Lokasi
Beranda > Berita > Jawa Barat > Ikatan Karyawan RSUD Al-Ihsan Sampaikan Aspirasi ke Fraksi PKS Jabar

Ikatan Karyawan RSUD Al-Ihsan Sampaikan Aspirasi ke Fraksi PKS Jabar

IKRSUDAI ke FPKS DPRD Jabar

 

Bandung, jabar.pks.id – Perwakilan Ikatan Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Senin (13/3/2017). Enam orang anggota IKRSUDAI itu menyampaikan aspirasi kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait status kepegawaian. Mereka diterima oleh tiga anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, yaitu Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., Sadar Muslihat, S.H., dan H. Abdul Muiz, Lc. Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat memang menjadikan Senin sebagai Hari Aspirasi.

 

Ketua IKRSUDAI Ahmad Husain menyampaikan tujuan kedatangannya ke Fraksi PKS, “Kami mencari ruang solusi karena kami belum menemukan jaminan kepastian setelah ASN diberlakukan.”

 

Menurut Erik, anggota tim konsep IKRSUDAI, wajar bila karyawan RSUD Al-Ihsan merasa khawatir. “Status kami mau dibawa ke mana? Sebagai tenaga kontrak atau PNS? Kalau dianggap kontrak, maka kembali lagi ke belakang. Itu justru kemunduran bagi kami,” ungkapnya.

 

Sedangkan Sumarna, pegawai yang telah bekerja selalam 9 tahun di RSUD Al-Ihsan, menyampaikan adanya ketidakseimbangan antara beban kerja dan hak yang didapat bila dibandingkan dengan PNS. “Hak kami jomplang pisan dibandingkan dengan PNS, tapi kewajiban kami bahkan bisa melebihi PNS,” katanya.

 

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Abdul Muiz, menyampaikan bahwa sudah seharusnya pihak rumah sakit mengelola dengan baik kesejahteraan karyawan, meski belum PNS. Dia juga meminta agar IKRSUDAI melengkapi data pegawai yang harus diadvokasi. “Ketika ada peluang untuk menjadi PNS, tentu data di database yang menjadi prioritas.”

 

Sadar Muslihat, anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, menyampaikan perlunya melihat ruang lingkup permasalahan ini. “Kalau ruang lingkupnya nasional, maka eksekutornya adalah pusat. Kalau hanya terjadi di Jawa Barat, gubernur juga pasti akan menimbang. Jika nanti perlu judicial review terhadap undang-undang yang berlaku , saya punya tim hukum, insya Allah kami bantu,” terangnya.

 

Menanggapi aspirasi dari IKRSUDAI, sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menyampaikan dukungannya. “Kami dari Fraksi PKS mendukung sepenuhnya. Tapi, ini membutuhkan nafas panjang, tidak instan. Kami akan menggunakan jejaring yang kami punya,” tegasnya. (DLS)

 

Baca juga

Leave a Reply

Top