Lokasi
Beranda > Berita > Jawa Barat > Jaga Komitmen Perda KBU, Abdul Hadi Nilai Pembangunan Condotel di KBU Harus Dievaluasi

Jaga Komitmen Perda KBU, Abdul Hadi Nilai Pembangunan Condotel di KBU Harus Dievaluasi

Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc, sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat
Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc, sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat

 

Bandung, jabar.pks.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya meminta semua pihak mematuhi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Bandung Utara (KBU). Pernyataan itu dikemukakannya pada Senin (17/10), di ruang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat, Bandung, saat menanggapi informasi pembangunan Condominium Hotel (Condotel) di Kelurahan Ledeng.

 

“Menurut Perda KBU, semua izin tentang pembangunan di KBU, mesti dievaluasi. Kepala Distarcip Kota Bandung jangan sampai menjadi pejabat negara yang melanggar ini. Beliau jangan menjadi contoh pertama,” ujar Abdul Hadi.

 

Sebelumnya beredar berita bahwa Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung telah memberi izin pembangunan condotel tersebut. Padahal, jika salah perhitungan, pembangunan itu bisa menyengsarakan masyarakat. Untuk itulah Abdul Hadi mengajak semua pihak untuk lebih memperhatikan Perda KBU.

 

“Pihak-pihak yang berada di wilayah KBU, pihak eksekutif di dearah juga, mohon untuk memahami Perda KBU. Karena Perda KBU hierarkinya di atas Perda Kabupaten dan Kota. Saya sangat mendapat kesan bahwa pihak eksekutif Kota Bandung belum memahami. Di sisi lain, ini adalah PR pihak eksekutif, pihak Diskimrum Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait di empat kabupaten kota di KBU,” terangnya.

 

Dalam kesempatan ini, Abdul Hadi juga menghimbau kepada para pengusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sebelum membangun, para pengembang properti diharuskan untuk menyelesaikan perizinan.

 

“Ada kebiasaan buruk yang dilakukan pengembang, yaitu membangun dulu baru mengurus izin. Dan ini secara kasat mata terjadi di sana, di kawasan itu, karena sudah ada tiang pancang. Tiang pancang ini, kan, bukan barang sederhana, tidak murah. Gak mungkin orang iseng-iseng bikin tiang pancang, kecuali dia punya jaminan bahwa ini akan jadi. Ini yang bahaya. Kecenderungan ini harus dihentikan oleh pihak pengembang manapun,” tutupnya. (DLS)

Baca juga

Leave a Reply

Top