Lokasi
Beranda > Foto > Pilkada Serentak Akan Dilaksanakan Pada Juni 2018

Pilkada Serentak Akan Dilaksanakan Pada Juni 2018

042527900_1438753825-pilkada-serentak-8-yos-150805

 

Bandung, jabar.pks.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mulai memperkuat “kuda-kuda” guna menyukseskan pilkada serentak tahun 2018. Pilkada yang akan berlangsung tahun depan tersebut meliputi pemilihan gubernur Jawa Barat dan 16 bupati dan walikota. Mengingat krusialnya pilkada di banyak lokasi tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Ruddy Gandakusumah mengatakan pihaknya perlu menggelar inisiasi awal persiapan pilkada.

 

“Selain pemilihan Gubernur Jabar, juga terjadi pada enam kota yakni Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, dan Bekasi. Serta sepuluh kabupaten yakni Bogor, Purwakarta, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, dan Ciamis,” katanya, dalam pertemuan di Kantor Kesbang Linmas, Jl Supratman, Kota Bandung, Jumat (3/3/2017) siang.

 

Pihak yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto, anggota KPU Jabar Endan Abdulhaq, serta Kabag Dalops Ro Ops Polda Jabar AKBP Tedi Hermansyah, Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Abas Basyari serta perwakilan OPD lainnya.

 

Endan menambahkan, pilkada serentak kemungkinan akan dilakukan pada minggu ketiga/keempat Juni 2018 atau beberapa saat setelah Idul Fitri tahun tersebut namun tanggal persinya belum ditentukan. Tahapan pilkada semacam debat pun akan dilakukan pada bulan Ramadhan.

 

Ruddy melanjutkan, pihaknya perlu berdiskusi sedari dini guna mengetahui peta di lapangan jelang pilkada serentak tahun depan. Pertemuan ini penting untuk koordinasi antarpihak, sekalipun pelaksana teknis kegiatan adalah KPU dan Bawaslu.

 

“Pemprov Jabar, melalui Kesbang Linmas, akan mendukung tugas inti KPU dan Bawaslu. Misalnya, mengkaji program kerja bidang politik, mengkaji sekaligus memfasilitasi bahan kebijakan mediasi, komunikasi, dan fasilitas politik, serta menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang politik dalam negeri,” sambungnya.

 

Secara praktis, kata dia, dukungan diberikan dalam penyediaan dana pilkada, koordinasi keamanan, peningkatan partisipasi pemilih, penyiapan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, menjaga netralitas Aparat Sipil Negara (ASN), serta koordinasi teknis penyelenggaraan.

 

Dari seluruh implementasi tersebut, Pemprov Jabar akan menekankan netralitas ASN, khususnya tindakan preventif agar para abdi negara tidak ikut-ikutan politik praktis.

 

“Jika sudah melanggar itu domain Bawaslu, sanksinya berat karena bisa dipecat. Tapi fokus kami adalah agar mereka tahu dan faham bahwa ASN tidak bisa terlibat politik praktis dalam pilkada serentak tahun depan,” sambung Ruddy.

 

Selain itu, Kesbang Linmas Pemprov Jabar juga menghendaki peningkatan partisipasi publik. Sehingga anggaran yang dialokasikan akan berjalan efektif dan efisien.

 

Sementara itu, Kabag Dalops Ro Ops Polda Jabar AKBP Tedi Hermansyah mengapresiasi langkah inisiatif yang dilakukan terkait pertemuan tersebut.

 

“Seharusnya KPU sebagai leading sector yang undang para pihak, sehingga kami apresiasi inisiatif Kesbang Linmas ini. Kami siap bantu amankan, terutama dalam pengamanan kepada orang, benda, dan obyek vital,” katanya. (HumasPemprovJabar/DLS)

Baca juga

Leave a Reply

Top