Lokasi
Beranda > keluarga > PKS Desak Pemerintah Lebih Serius Lindungi Perempuan dan Anak

PKS Desak Pemerintah Lebih Serius Lindungi Perempuan dan Anak

Ledia Hanifa, Komisi VIII DPR RI
Ledia Hanifa, Komisi VIII DPR RI

Jakarta, jabar.pks.id — Kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bengkulu pada April lalu menorehkan kepedihan mendalam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa yang terjadi di tengah hari  itu dilakukan oleh belasan pemuda yang di antaranya masih berstatus pelajar. Geram dengan kabar tersebut, Ledia Hanifa Amaliah di sela-sela masa Kunjungan Kerja Komisi 8 menyatakan dukungannya agar para pelaku dikenakan pasal berlapis dan tuntutan pidana maksimal terkait kejahatannya.

 

“Tindak kejahatan mereka pantas dikenakan pasal berlapis. Mereka terhitung melakukan pemerkosaan, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, pembunuhan, mabuk-mabukan di area umum. Karenanya kita bisa berharap kepada mereka diberi tuntutan pidana mati atau pidana seumur hidup bagi pelaku dewasa  atau yang berusia di atas 18 tahun dan pidana maksimal bagi pelaku di bawah 18 tahun,” ujarnya.

 

Terkait informasi tambahan bahwa para pelaku terbiasa menonton film porno dan sebelum melakukan kejahatan sempat berpesta miras menambah kegeraman aleg PKS ini hingga dia meminta pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan anak dan perempuan dengan lebih komprehensif dan sigap.

 

“Kalaupun sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak di masa depan adalah dengan juga mengatasi persoalan miras dan video porno di tengah masyarakat,” terangnya.

 

Terkait hal tersebut Ledia meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara aktif dan kontinyu menggerakkan program pemberantasan peredaran film porno dan miras.

 

“Upaya pemberantasan peredaran film porno dan miras di tengah masyarakat ini harus benar-beberikutnya karena kita tak mampu mengendalikan persoalan miras dan film porno ini,” tegasnya.

 

Sementara terkait upaya pencegahan tindak kejahatan kekerasan terutama kepada perempuan dan anak di tengah masyarakat, tak bosannya aleg anar dilakukan berkesinambungan, karena merupakan bibit kejahatan yang lebih besar. Jangan hanya terdorong pada setiap kali ada kejadian buruk. Jangan beri kesempatan hadir kejahatan sal dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini mengingatkan perlunya dibuat semacam satgas di tingkat RT-RW.

 

Dia mengingatkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT misalnya mengamanahkan masyarakat berperan aktif melakukan perlindungan terutama perempuan dan anak di masyarakat. Maka ini berarti setiap warga masyarakat harus mau berperan dari hal yang paling dekat, mudah dan mampu dilakukan.

 

“para orangtua dan guru, misalnya perlu membentuk jaringan. Begitu pula warga di level RT dan RW. Sehingga bisa cepat berkoordinasi, menginformasikan, melaporkan atau mencegah terjadinya kejahatan di lingkungan. Sehingga bila ada katakanlah perjudian, ada peredaran miras, ada peredaran video porno, peredaran narkoba, ada kumpul-kumpul tak jelas, tawuran, pelecehan seksual, kekerasan dan sebagainya bisa segera diatasi,” tutupnya.

 

Baca juga

Leave a Reply

Top