Lokasi
Beranda > Berita > Nasional > PKS Sampaikan Kekecewaan Atas Naiknya Tarif Listrik

PKS Sampaikan Kekecewaan Atas Naiknya Tarif Listrik

Rofi Munawar

 

 

Jakarta, jabar.pks.id – Kebijakan pemerintah menarik subsidi listrik 900 VA menuai protes dari berbagai pihak. Kenaikan tarif listrik terbukti menurunkan daya beli masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh angota Komisi VII DPR RI Rofi’ Munawar, pada Jumat (4/8/17), di Jakarta.

 

“PLN bersikeras menarik subsidi bagi konsumen bawah dan menegah di golongan tarif tertentu. Tentu saja ini berakibat terhadap daya beli masyarakat yang semakin melemah. Perlu terobosan yang serius untuk memperhatikan pelemahan ini di sektor kelistrikan,” tegas Rofi’ Munawar dalam keterangan pers yang disampaikan kepada Media pada hari Jumat (4/8) di Jakarta.

 

Selama subsidi hanya dianggap sebagai beban negara, lanjut legislator asal Jawa Timur itu, maka pemerintah akan cenderung mengambil jalan pintas, yaitu menghentikan subsidi. Padahal, subsidi sejatinya merupakan proteksi terhadap kepentingan rakyat. Ketika subsidi dicabut, maka daya beli masyarakat menurun. Hal ini sesuai pernyataan Bank Indonesia (BI) belum lama ini (3/8/17).

 

 

“Subsidi listrik merupakan kebijakan penting agar masyarakat mendapatkan akses energi yang memadai.  Pemerintah selama ini ‘lebay’ memandang setiap prilaku oknum konsumen listrik dengan mengambil jalan pintas dengan menarik subsidi,” sindir Rofi.

 

Karenanya, jelas Rofi, dalam mengantisipasi daya beli yang semakin terpuruk dalam Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara Perubahan (APBNP 2017), Komisi VII meminta Menteri ESDM melakukan penambahan dana subsidi listrik sebesar Rp 6 triliun, sehingga ada revisi tambahan sebanyak 2,44 juta pelanggan degan jumlah total menjadi 6,45 juta . Adapun untuk pelanggan 450 VA tidak berubah yaitu tetap berjumlah 19,1 juta. Sehingga total jumlah penerima subsidi listrik adalah sebesar 25,55 juta pelanggan.

 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) meminta ESDM membuka data pelanggan listrik subsidi ini agar dapat dicek dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, terutama dengan melibatkan struktur pemerintahan di tingkat RT, RW, dan kelurahan dalam rangka meningkatkan kontrol sosial terhadap penyaluran subsidi tersebut. Hal ini sejalan dengan skema-skema sejenis yang lain untuk masyarakat miskin, seperti program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (HumasPKS/DLS)

Baca juga

Leave a Reply

Top