Lokasi
Beranda > Perempuan > Tangani Anak Bermasalah Dengan Hukum Butuh Perlakuan Khusus

Tangani Anak Bermasalah Dengan Hukum Butuh Perlakuan Khusus

CIMAHI – Dalam upaya meningkatkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menginisiasi penerbitan Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan PP dan PA. Tentang penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise menuturkan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial. Dengan tujuan menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Hal ini ditegaskannya pada  Semiloka Perlindungan Terhadap Anak dalam Perkara Pidana Prov. Jabar Tahun 2015 di Kampus II Badan Diklat Prov. Jabar Kota Cimahi, Senin (4/5).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bertujuan mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU ini juga mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatis terhadap ABH dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar,harapnya.

Dalam kesempatan ini, Yohana mendorong seluruh stakeholder terkait untuk melakukan percepatan penyelesaian sarana dan prasarana Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Provinsi. Agar anak dapat terpisah dengan pelaku tindak pidana dewasa serta mendapatkan program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan yang sesuai dengan anak.

Sebagai upaya pencegahan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan menuturkan  P2TP2A Prov. Jawa Barat menyiapkan sebuah konsep Pengasuhan Anak Berbasis Masyarakat yang membangun kesadaran di tengah masyarakat.

“Ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki paradigma baru bahwa anak yang mereka miliki bukan saja anak biologis tetapi anak-anak lingkungan. Untuk saat ini diprioritaskan daerah yang menjadi pengirim tertinggi para buruh migran dan juga yang memiliki angka perceraian tertinggi,” papar Netty.

Teknisnya, menurut Netty, setelah melakukan penjangkuan identifikasi daerah dengan kerentanan tertinggi lalu akan memberikan pelatihan pada kader pendamping PABM untuk mampu menjalankan modul. Jadi penanganan masalah tergantung dengan dari mana asal anak ini bermasalah apakah anak dari korban buruh migran atau korban perceraian. Sehingga anak-anak ini tidak akan terjerumus dalam pergaulan bebas, narkoba dan tidak akan teradiksi dengan pornografi.

Semiloka ini dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yembise, Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi, Kepala Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Neni Kencanawati, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kapenti Provinsi Jawa Barat dan Kementrian Agama.

Baca juga

Leave a Reply

Top